Temui Presiden Menag Laporkan Hasil Seleksi Calon Anggota BPKH

Presiden Joko Widodo menerima Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Pansel BPKH di Istana Negara.

JAKARTA ,13 Maret 2017, 13:59 – Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kedatangan pansel BPKH ini dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan diterima Presiden di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin. Hadir mendampingi Presiden Mensesneg Pratikno.

Menteri Lukman menyampaikan hasil seleksi calon anggota Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP) Badan Pengelola Keuangan Haji. Menag menghadap Presiden bersama panitia seleksi yaitu, Mulya E Siregar (Ketua) Yunus Husein (wakil ketua), Nur Syam (Sekretaris), Halim Alamsyah, Nasaruddin Umar, Din Syamsuddin, Zainulbahar Noor masing-masing sebagai anggota. Sedangkan Hadiyanto dan Aidir Amir Daud, keduanya anggota, berhalangan hadir.

Dalam konferensi pers usai menghadap Presiden Joko Widodo, Menag Lukman menjelaskan bahwa Pansel BPKH telah menyaring pelamar menjadi 14 orang calon anggota Badan Pelaksana dan 10 orang calon anggota Dewan Pengawas. Pansel BPKH telah melakukan tahapan seleksi sejak 24 November s.d. 9 Maret 2017. Pansel menseleksi 394 orang pelamar yang terdri dari 238 pelamar calon anggota Badan Pelaksana dan 156 pelamar calon anggota Dewan Pengawas BPKH.

“Ada dua kali jumlah calon anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Khusus untuk Dewan Pengawas dari tujuh orang calon, yang disiapkan pansel ada lima orang sedangkan dua orang lainnya ex officio dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama,”ujar Menag.

Mulya E. Siregar menambahkan, selanjutnya Presiden memiliki waktu 10 hari untuk menyampaikan 10 orang calon anggota Dewan Pengawas BPKH kepada DPR dan tujuh anggota Badan Pelaksana akan diumumkan dan dikukuhkan bersamaan dengan Dewan Pengawas yang telah dipilih oleh DPR.

Menag menyatakan, BPKH nantinya diberi kewenangan untuk mengelola keuangan haji termasuk Dana Abadi Umat, setoran jamaah dan semua dana haji seperti tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dijelaskan Menag, tugas BPKH tidak hanya mengelola, tetapi juga menginvestasikan agar pemanfaatan dari dana haji ini digunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

“Investasi ini dilakukan agar kemanfaatan dana haji ini tidak hanya dinikmati oleh para calon jamaah haji, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Menag.

Mengenai investasi ini, Menag menyatakan bahwa, Presiden Joko Widodo berpesan agar dipilih investasi yang terjamin dan pasti menguntungkan semisal investasi jalan bebas hambatan (tol), pelabuhan, bukan pada investasi yang memiliki potensi mengalami kerugian.

“Calon anggota BPKH merupakan orang-orang yang profesional, memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam mengelola keuangan minimal lima tahun,” tutur Menag.

(didah/dm) MHI .

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s