Kepala Badan POM: Tindak Pidana Obat dan Makanan Merupakan Perkara Penting!

JAKARTA ,14 Maret 2017 , 12:25– Turunnya nilai keekonomian temuan Obat dan Makanan ilegal di Indonesia dari 222,520 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 209,615 miliar pada tahun 2016, tidak menunjukkan menurunnya tingkat kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hasil analisis Badan POM justru menunjukkan bahwa kejahatan di bidang Obat dan Makanan semakin berkembang menggunakan modus baru yang mampu menyasar berbagai aspek, sehingga menciptakan dampak negatif secara masif baik langsung maupun jangka panjang terhadap aspek kesehatan, ekonomi, hingga sosial masyarakat.

Selama tahun 2015 Badan POM menangani 211 perkara tindak pidana pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, dimana 18 diantaranya telah mendapat putusan pengadilan. Putusan tertinggi adalah pidana penjara 2,5 tahun bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar/ilegal di Serang, serta penjara 4 bulan 15 hari dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan bagi pelaku yang mengedarkan obat tradisional (OT) ilegal di Makassar. Sementara tahun 2016, Badan POM menangani 205 perkara tindak pidana pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, dimana 29 diantaranya telah mendapat putusan pengadilan.

Potensi ancaman kejahatan Obat dan Makanan di samping berdampak negatif terhadap kesehatan, juga berdampak terhadap ekonomi negara akibat hilangnya pemasukan pajak dan bea masuk serta menekan daya saing dunia usaha. Lebih jauh, potensi ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketahanan bangsa bila tidak dilakukan langkah antisipasi.

Untuk itu, Badan POM terus meningkatkan sinergi dengan semua pemangku kepentingan lainnya, utamanya dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian RI pada tahun 2016 lalu, tahun ini Badan POM menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan RI terkait Kerja Sama Dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.

Secara garis besar Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan Badan POM berisi tentang pendampingan penyidikan dan koordinasi penanganan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; pendampingan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4); tukar menukar data dan/atau informasi terkait permasalahan hukum di bidang Obat dan Makanan; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara; koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset; penempatan/penugasan Jaksa sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

“Dengan adanya kesepakatan bersama ini, penanganan tindak pidana Obat dan Makanan dikategorikan sebagai Perkara Penting (PK-Ting)”, tegas Kepala Badan POM, Penny K. Lukito saat melakukan video conference Sosialisasi isi nota kesepakatan Kejaksaan Agung dengan Badan POM di Kantor Kejaksaan Agung, Selasa (14/03).  “Oleh karenanya dibutuhkan upaya dan kerja lebih giat dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam mengungkap modus operandi, motif kejahatan, luas jaringan, serta aktor intelektual kejahatan ini dengan dukungan penuh aparat Kejaksaan di seluruh Indonesia”, lanjutnya.

Kepala Badan POM juga mengutarakan optimismenya, bahwa dengan adanya kesepakatan bersama ini, segala macam permasalahan terkait penegakan hukum bidang Obat dan Makanan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis hendaknya dapat diselesaikan dengan baik. Terlebih dengan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat penegakan hukum di bidang pelanggaran Obat dan Makanan.

“Kerjasama ini menjadi pesan kepada para sindikat kejahatan Obat dan Makanan untuk tidak main-main dan tidak lagi melanjutkan tindak kejahatannya”, tegas Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo melalui sambutannya saat pelaksanaan video conference. “Kita harus pastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak kenal kompromi agar dapat menimbulkan efek jera, sehingga para pelaku kejahatan Obat dan Makanan tidak melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang”, lanjutnya.

Upaya memunculkan efek jera melalui maksimalisasi tuntutan yang diharapkan berlanjut pada penjatuhan putusan pidana yang juga maksimal ini merupakan sasaran jangka pendek dari sinergi Badan POM dengan Kejaksaan Agung. Sementara untuk jangka panjangnya, diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. “Kami berharap seluruh jajaran Kejaksaan Agung di pusat dan daerah dapat membantu segala upaya Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”, tutup Kepala Badan POM mengakhiri sambutannya.

(Irma) MHI 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s