PT. PLN (Persero) Gandeng TP4P KeJaksaan Agung Kawal Proyek 35.000 MW

PT. PLN (Persero) menandatangani 16 proyek kelistrikan Power Purchase Agreement (PPA). Proyek tersebut terdiri dari 1.825,5 MW pembangkit yang merupakan bagian dari program 35.000 MW dengan skema EPC (Engineering Procurement, Construction), serta proyek transmisi 500 kilo Volt (kV) sepanjang 928 kilometer sirkit (kms) di Jalur Utara Jawa.

Total nilai investasi dari 16 proyek tersebut sebesar Rp.21,1 triliun. Angka tersebut terdiri dari investasi pembangkit sebesar Rp.13 triliun, nilai investasi transmisi sebesar Rp.2,1 triliun, dan biaya Long Term Service Agreement (LTSA) untuk 5 tahun senilai Rp.6 triliun.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMINTEL) Kejaksaan Agung Dr. Adi Toegarisman, Direktur I  Bidang Perekonomian Pada Jamintel  (Ketua TP4P) Aditya Warman, Sekretaris TP4P Yudi Handono, dan Ketua Tim Satgas Pengawal dan Pengaman Proyek GITET dan SUTET Irwan Sinuraya.

Dan guna memastikan proyek tersebut berjalan mulus, PT. PLN (Persero) menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung RI untuk mengawal proyek tersebut bisa direalisasikan, Jumat, (17/03/2017).

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM INTEL), Dr. Adi Toegarisman, mengatakan “salah satu tugas TP4 adalah mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Karena ini proyek pemerintah, maka dari awal kami selalu memberikan masukan dan rekomendasi berkaitan dengan hukum dan termasuk turun secara langsung kelapangan guna memberikan pemahaman/penjelasan kepada masyarakat. Pemahaman/penjelasan kepada masyarakat harus diperhatikan dan itu penting, karena manfaat atas pembangunan pemerintah diperuntukan untuk masyarakat.”

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Utama ( Dirut) PT. PLN (Persero), Sofyan Basir,”kami sampaikan ada kawalan penuh dari Kejaksaan untuk masalah pembebasan lahan, perjanjian-perjanjian dan evaluasi agar tidak ada kerugian di kemudian hari. Kami yakin dengan pengawalan dari TP4P, proyek yang ditandatangani hari ini akan berjalan mulus dan terwujud. Dahulu, penyelesaian masalah pembebasan lahan bisa memerlukan waktu 2 s/d 3 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun.

Hari ini tidak lebih dari 12 bulan, semua bisa diselesaikan karena dikawal Kejaksaan dimana masyarakat diberikan informasi, pemahaman, bahwa proyek ini sangat membantu. Supaya tidak ada lagi mangkrak-mangkrak, karena segala sesuatunya sudah dikaji”.

Besarnya program 35.000 MW secara fisik dan keuangan, menjadikannya rentan akan berbagai hal terkait hukum, seperti pembebasan tanah dan perijinan. Untuk itu diperlukan pengawalan dan pengamanan dari sisi hukum agar program 35.000 MW menjadi kuat dalam pelaksanaannya, jelas Dirut PT. PLN (Persero).

Dalam kesempatan tersebut, Dirut PT. PLN (Persero) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TP4P yang telah membantu dan berkontribusi demi kelancaran pelaksanaan pengadaan dan proyek tersebut. Dirut PT. PLN (Persero) juga memberikan apresiasi kepada para perusahaan yang telah menandatangani kontrak atas perannya dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis ini.

Penandatanganan 16 proyek pembangkit dan transmisi ini diharapkan menjadi sebuah awal yang baik bagi kesuksesan Program 35.000 MW. Pembangunan proyek pembangkit ini sendiri direncanakan rampung pada 2018. Dengan begitu, rencana Pemerintah untuk mewujudkan target rasio elektrifikasi sebesar 99% pada 2019 dapat tercapai.

(Bsr) MHI 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s