Emir Moesi Mantan Anggota DPR periode 2004-2009 Permasalahkan Aturan Kehadiran Saksi diMK

JAKARTA ,18  Oktober 2017 | 18:41-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (4/10). Emir Moesi yang merupakan mantan Anggota … Lanjutkan membaca Emir Moesi Mantan Anggota DPR periode 2004-2009 Permasalahkan Aturan Kehadiran Saksi diMK

Presiden Terima Kunjungan PM Laos di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan PM Laos Periksa Barisan Pasukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10) BOGOR ,12 Oct 2017 –Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun … Lanjutkan membaca Presiden Terima Kunjungan PM Laos di Istana Bogor

Dirjen HPI Buka Bimtek dan Sosialisasi Kekonsuleran di Den Haag

DEN HAAG ,11 Oktober 2017-“Pejabat fungsi konsuler Perwakilan RI adalah lawyer dan garda terdepan dalam pelaksanaan misi pelayanan publik berbasis perlindungan kepada WNI”, demikian ditegaskan Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dalam sambutannya pada pembukaan acara “Sosialisasi … Lanjutkan membaca Dirjen HPI Buka Bimtek dan Sosialisasi Kekonsuleran di Den Haag

Konferensi “Islamic Law and Its Implementation in Asia and the Middle East” di London

LONDON .09 Oktober 2017 – Direktur Jenderal HPI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. iur. Damos D. Agusman telah menghadiri konferensi “Islamic Law and Its Implementation in Asia and the Middle East” di Charles Clore House, London ,Jum’at. British Institute of International … Lanjutkan membaca Konferensi “Islamic Law and Its Implementation in Asia and the Middle East” di London

Partai BB,PIKA,PPPI dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK

JAKARTA ,09 Oktober 2017 | 14:15-Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) kembali diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini terdaftar dalam empat … Lanjutkan membaca Partai BB,PIKA,PPPI dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK

Mendagri Siapkan Plt Terkait Bupati Kukar Ditahan KPK

SURABAYA , 07 Oktober 2017 12:54:32 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera menyiapkan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan jabatan Bupati Rita Widyasari menyusul kabar penahanan Rita oleh KPK. Menurut Tjahjo perlunya seorang Plt kepala daerah agar tidak … Lanjutkan membaca Mendagri Siapkan Plt Terkait Bupati Kukar Ditahan KPK

Suteki : ‘Perppu Ormas Jadikan Pemerintah Extractive Institution-Mendistorsi Prinsip Negara Hukum!’

JAKARTA,06 Oktober 2017 -Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Senin di Ruang Pleno MK. Sidang keenam digelar … Lanjutkan membaca Suteki : ‘Perppu Ormas Jadikan Pemerintah Extractive Institution-Mendistorsi Prinsip Negara Hukum!’

Laode MS Ungkap Latar Belakang Munculnya Hak Angket DPR Terhadap KPK

JAKARTA , 05/10/2017-Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan latar belakang munculnya hak angket DPR terhadap KPK. Penyampaikan keterangan ini dilakukan Laode sebagai Pihak Terkait dalam uji aturan hak angket DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang … Lanjutkan membaca Laode MS Ungkap Latar Belakang Munculnya Hak Angket DPR Terhadap KPK

Mendagri : Ada Putusan Inkracht Baru Bisa Angkat Plt Bupati (Terkait BupKukar Tersangka)

JAKARTA , 03 Oktober 2017 14:14:05– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum bisa menunjuk pelaksana tugas (Plt) bupati Kutai Kartanegara karena  Bupati Rita Widyasari baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tak ada penahanan kepada yang bersangkutan. Menteri Dalam … Lanjutkan membaca Mendagri : Ada Putusan Inkracht Baru Bisa Angkat Plt Bupati (Terkait BupKukar Tersangka)

Mendagri Ingatkan Area Rawan Korupsi !

PADANG ,28 September 2017 13:04:30– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melangsungkan kunjungan kerja ke Kota Padang pada Selasa malam. Ia melangsungkan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) dan Forum Komunimasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan tersebut berlangsung … Lanjutkan membaca Mendagri Ingatkan Area Rawan Korupsi !

Presiden Teken PP Payung Hukum Untuk Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

JAKARTA ,27 Sep 2017-Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 14 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan … Lanjutkan membaca Presiden Teken PP Payung Hukum Untuk Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

MK Gelar Sidang Ketiga Untuk Enam Perkara Uji UU No 7 Th 2017 Tentang Pemilihan Umum

JAKARTA ,26 September 2017 | 09:42-Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin siang. Sidang ketiga untuk enam perkara tersebut (Perkara Nomor 44, 53, … Lanjutkan membaca MK Gelar Sidang Ketiga Untuk Enam Perkara Uji UU No 7 Th 2017 Tentang Pemilihan Umum

Penjelasan Pemerintah di MK Terkait Uji Materi UU Pemilu

JAKARTA ,25 September 2017 13:31:30 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewakili Presiden RI Joko Widodo membacakan penjelasan pemerintah terhadap uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun 12 poin keterangannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Pemilihan … Lanjutkan membaca Penjelasan Pemerintah di MK Terkait Uji Materi UU Pemilu

(PP) Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

JAKARTA ,25 Sep 2017-Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, pemerintah memandang perlu diberikan jaminan kesejahteraan bagi Anggota Komisi Yudisial sesuai dengan bobot pekerjaan. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana … Lanjutkan membaca (PP) Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

Plt. Gubernur Bengkulu Hadiri FGD Pemberantasan dan Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak

BENGKULU ,19 September 2017 22:44:04- Anak adalah aset penentu dari masa depan keluarga, daerah, maupun masa depan bangsa. Sebuah keluarga akan sukses jika pembinaan terhadap anak berhasil dilakukan oleh kedua orang tuanya hingga kualitasnya jauh lebih baik dari kedua orang … Lanjutkan membaca Plt. Gubernur Bengkulu Hadiri FGD Pemberantasan dan Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Ahli: UU Kedokteran Adalah Legal Policy Pemerintah

JAKARTA ,19 September 2017-Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dokter (UU Pendidikan Dokter) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa . Agenda sidang perkara … Lanjutkan membaca Ahli: UU Kedokteran Adalah Legal Policy Pemerintah

Mendagri: Masalah Mentalitas Jadi Tolok Ukur Maraknya Korupsi Kepala Daerah !

JAKARTA , 18 September 2017 23:17:44 – Meski dugaan kasus korupsi kepala daerah kian marak, namun hal tersebut tak harus dikaitkan dengan kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, para kepala daerah, … Lanjutkan membaca Mendagri: Masalah Mentalitas Jadi Tolok Ukur Maraknya Korupsi Kepala Daerah !

Penganut Ahmadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama

    JAKARTA ,18 September 2017-Penganut Ahmadiyah yang menguji materiil aturan pelarangan penyimpangan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) memperbaiki permohonannya. Sidang kedua perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 tersebut digelar pada Senin … Lanjutkan membaca Penganut Ahmadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama

KPK Kerjasama Dengan Kemendagri Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Pemda

JAKARTA , 18 September 2017 13:50:17 – Dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangsungkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ada dua program yang yang dicanangkan kedua instansi ini. Adapun yang menjadi kerjasama KPK dan Kemendagri adalah … Lanjutkan membaca KPK Kerjasama Dengan Kemendagri Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Pemda

Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold

JAKARTA , 15 September 2017 | 18:29-Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) pimpinan Rhoma Irama memperbaiki permohonan uji materiiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur presidential threshold (PT), Senin . Diwakili Heriyanto, … Lanjutkan membaca Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold

Terpidana Tipikor Perbaiki Permohonan Uji Materi Remisi

JAKARTA ,15 September 2017 | 18:12-Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Senin. Para Pemohon adalah sejumlah terpidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, di antaranya mantan Menteri … Lanjutkan membaca Terpidana Tipikor Perbaiki Permohonan Uji Materi Remisi

Presiden: Hati-Hati Kelola Keuangan Negara Sebab “APBD dan APBN Adalah Uang Rakyat !”

BANJARMASIN ,15 Sep 2017-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas banyaknya pejabat, terutama Kepala Daerah, termasuk yang terakhir anggota DPRD dari Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   “Kalau ada bukti-bukti, ada … Lanjutkan membaca Presiden: Hati-Hati Kelola Keuangan Negara Sebab “APBD dan APBN Adalah Uang Rakyat !”

Mendagri : Anggota DPR dan Parpol Tak Etis Gugat UU Pemilu ke MK !

SEMARANG ,11 September 2017 19:26:33– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tidak etis kalau partai politik (parpol) dan anggota DPR mengajukan uji materi tentang Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tjahjo menilai banyaknya gugatan … Lanjutkan membaca Mendagri : Anggota DPR dan Parpol Tak Etis Gugat UU Pemilu ke MK !

Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah) selaku Pemohon Prinsipal berfoto selfie sebelum sidang perdana perkara pengujian UU Pemilu dimulai, Rabu (5/9). di Gedung MK JAKARTA ,11 September 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun … Lanjutkan membaca Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu