Mendagri: Tren korupsi SKPD dan DPRD Meningkat Setiap Tahunnya , Waspadai Area Rawan Korupsi !

JAKARTA ,20 Juni 2017 15:02:00– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah (pemda) tidak main-main dalam penyusunan anggaran daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapimnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Hotel Mercure … Lanjutkan membaca Mendagri: Tren korupsi SKPD dan DPRD Meningkat Setiap Tahunnya , Waspadai Area Rawan Korupsi !

Pemohon Uji Pasal KUHP, Ketentuan Aturan Soal Makar Digunakan Pemerintah Mengkriminalisasi Warga Negaranya!

JAKARTA , 15 Juni 2017, 15:10-Ketentuan makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali dimohonkan pengujian, Selasa . Sejumlah warga negara, yakni Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai, dan Pastor John Jonga, serta Yayasan Satu Keadilan dan Gereja … Lanjutkan membaca Pemohon Uji Pasal KUHP, Ketentuan Aturan Soal Makar Digunakan Pemerintah Mengkriminalisasi Warga Negaranya!

MK Gelar Sidang uji materiil UU No 8 Th 1981 Tentang KUHAP

Pemohon Prinsipal dan kuasa hukumnya saat menyimak nasihat Hakim Konstitusi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Pengujian UU Hukum Acara Pidana, Selasa (13/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. JAKARTA ,15 Juni 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan atas uji materiil … Lanjutkan membaca MK Gelar Sidang uji materiil UU No 8 Th 1981 Tentang KUHAP

Uji UU Parpol dan Pilkada Pemohon Sebagai WNI Yang Dirugikan Haknya Dan Tidak Dapatkan Kepastian Hukum !

Kuasa Hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara uji materi UU Pilkada, Rabu (7/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. JAKARTA , 07 Juni 2017, 17:19-Sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan … Lanjutkan membaca Uji UU Parpol dan Pilkada Pemohon Sebagai WNI Yang Dirugikan Haknya Dan Tidak Dapatkan Kepastian Hukum !

MK Tunda Uji UU PERPAJAKAN Karena DPR Tak Hadir, Surat Kuasa Presiden Dan Menteri Tak diTanda Tangani !…???

Sidang Pleno Perkara Pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (7/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK JAKARTA ,07 Juni 2017,17:00-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah … Lanjutkan membaca MK Tunda Uji UU PERPAJAKAN Karena DPR Tak Hadir, Surat Kuasa Presiden Dan Menteri Tak diTanda Tangani !…???

Sidang Pengujian (Perpu 51/1960) Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasa

Dua ahli yang dihadirkan pihak Pemerintah Djoko Marihandono dan Roos Akbar dalam sidang Pengujian UU Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasa (Perpu 51/1960), Selasa (6/6) JAKARTA , 06 Juni 2017, 19:07-Sidang lanjutan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti … Lanjutkan membaca Sidang Pengujian (Perpu 51/1960) Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasa

Sosialisasi Peraturan KPK No.7/2016 dan e-LHKPN diGelar Itjen Kemenag

JAKARTA ,03 Juni 2017- Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama menggelar Sosialisasi Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan demo Aplikasi e-LHKPN. Kegiatan sosialisasi yang diikuti pejabat eselon II di lingkungan … Lanjutkan membaca Sosialisasi Peraturan KPK No.7/2016 dan e-LHKPN diGelar Itjen Kemenag

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional PNS Penyuluh Narkoba

JAKARTA ,03 Jun 2017-Dengan pertimbangan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani … Lanjutkan membaca Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional PNS Penyuluh Narkoba

MK Uji UU No 10 Th 2016 Tentang Pilkada, Namun DPR Maupun Ahli Pemohon Tidak Hadir !…???

Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam sidang perkara Pengujian UU Pilkada, Rabu (31/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. JAKARTA ,02 Juni 2017-Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) berlanjut pada Rabu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli Pemohon. Namun, baik DPR maupun Ahli Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, Aan Sukirman selaku kuasa Pemohon menjelaskan hanya dapat menyampaikan keterangan tertulis dari salah satu ahli. “Sesuai persidangan sebelumnya, rencananya kami akan menghadirkan dua ahli. Namun, kami hanya … Lanjutkan membaca MK Uji UU No 10 Th 2016 Tentang Pilkada, Namun DPR Maupun Ahli Pemohon Tidak Hadir !…???

MK Gelar Sidang Perbaikan Uji Materiil UU No 11 Th 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Kuasa Hukum Pemohon Safaruddin usai sidang perbaikan permohonan perkara Pengujian UU Pemerintahan Aceh, Rabu (31/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. JAKARTA ,1 Juni 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan … Lanjutkan membaca MK Gelar Sidang Perbaikan Uji Materiil UU No 11 Th 2006 tentang Pemerintahan Aceh

MK Tolak Uji UU No 39 Th 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI-LN

Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen hadir dalam sidang pengucapan amar putusan perkara Pengujian UU Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, Selasa (30/5). JAKARTA ,31 Mei 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri. Putusan Nomor 12/PUU-XIV/2016 tersebut diucapkan di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa . “Mengadili, menolak permohonan Pemohon,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menilai permohonan Pemohon bukan terkait konstitusionalitas norma. … Lanjutkan membaca MK Tolak Uji UU No 39 Th 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI-LN

Uji UU Perpajakan Ditunda Dikarenakan Pemohonnya Tidak Hadir

JAKARTA,31 Mei 2017 14:53- seorang warga negara yang mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun (UU KUP) dan  UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) tidak hadir dalam sidang pendahuluan, Selasa . Dengan demikian, Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin persidangan menyatakan sidang ditutup. “Menurut laporan Kepaniteraan dan setelah mundur dua puluh menit dari jadwal, Pemohon tidak hadir dalam sidang. Oleh karena itu sidang dinyatakan ditutup” ujarnya setelah membuka sidang perkara Nomor 27/PUU-XV/2017. Pasal 32 ayat (3a) … Lanjutkan membaca Uji UU Perpajakan Ditunda Dikarenakan Pemohonnya Tidak Hadir

Mendagri Berani Pastikan “Tak Ada Kongkalikong Pada Perolehan WTP diBPK !”

JAKARTA , 30 Mei 2017 13:23:17– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tak ada ‘kongkalikong’ atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2016. Terkait adanya dugaan suap untuk mendapatkan opini WTP BPK oleh salah satu kementerian, kata Tjahjo hanya merupakan kasuistik. Kemendagri sendiri, kata dia sudah berupaya membenahi internal kementeriannya sejak 3 tahun belakangan ini. “Tiga tahun ini kami intensif undang BPK, kordinasi, dan undang jajaran di setjen/ditjen dan badan. Tidak ada kongkalikong. Soal lainnya, ini hanya case saja, sudah diincar lama,” kata Tjahjo, Senin . Untuk memperoleh opini … Lanjutkan membaca Mendagri Berani Pastikan “Tak Ada Kongkalikong Pada Perolehan WTP diBPK !”

MK Gelar Sidang Lanjutan Uji Materiil UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah selaku Pihak Terkait saat menyampaikan keterangannya dalam sidang perkara pengujian UU Jaminan Produk Halal, Senin (29/5) . JAKARTA ,30 Mei 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Senin. Agenda sidang perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 tersebut adalah mendengar keterangan Indonesia Halal Watch (IHW) selaku Pihak Terkait. Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah menyatakan kekhawatiran Pemohon tentang ancaman produk halal tidak beralasan. Ia menyebut Pemohon salah menangkap maksud UU JPH. “Undang-undang ini sifatnya mandatory sertifikasi halal, bukan mandatory halal,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman. … Lanjutkan membaca MK Gelar Sidang Lanjutan Uji Materiil UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Mendagri: Tanpa Harus Tunggu Upaya Hukum Lanjutan ,Pemberhentian Ahok Bisa Segera diProses

JAKARTA ,29 Mei 2017 19:47:08– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan kalau pengunduran diri Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah memenuhi keputusan hukum secara akhir (final). “Ahok mundur dan tidak ajukan upaya banding, prinsipnya sudah memenuhi keputusan hukum final,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya, Senin . Dia menambahkan, proses tersebut juga tanpa harus menunggu kepastian dari upaya hukum lanjutan, apakah jaksa mengajukan banding atau tidak. Proses pemberhentian Ahok, bisa segera diproses dalam waktu dekat. Tjahjo mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan hasil komunikasinya adalah terkait masalah status Ahok. Tanpa mengajukan banding, maka … Lanjutkan membaca Mendagri: Tanpa Harus Tunggu Upaya Hukum Lanjutan ,Pemberhentian Ahok Bisa Segera diProses

MK Gelar Sidang Uji UU No. 30 Th 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)

Kuasa Hukum Pemohon Heru Widodo saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara uji materi UU Arbitrase, Senin (29/5) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. JAKARTA ,29 Mei 2017,14:55 -Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), Senin . Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 26/PUU-XV/2017 tersebut diajukan oleh Zainal Abidinsyah Siregar yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum UU AAPS. Pasal 70 UU AAPS menyebutkan, “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Surat atau dokumen … Lanjutkan membaca MK Gelar Sidang Uji UU No. 30 Th 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)

MK Gelar Sidang Hasil PSU di Satu TPS Kabupaten Maybrat

Kuasa Hukum KPU Daniel Tonapa Masiku saat membacakan laporan hasil PSU di satu TPS Kabupaten Maybrat, Senin (29/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK JAKARTA ,29 Mei 2017, 14:53-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang mendengar hasil pemungutan suara ulang (PSU) pada satu TPS di Kabupaten Maybrat. Sidang lanjutan dari Putusan Sela Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tersebut digelar Senin di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam persidangan, KPU Kabupaten Maybrat selaku Termohon menyampaikan hasil PSU yang dilaksanakan pada 15 Mei 2016 lalu. Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa hukum Termohon menjelaskan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser berjalan lancar dan tertib. Ia juga mengungkapkan … Lanjutkan membaca MK Gelar Sidang Hasil PSU di Satu TPS Kabupaten Maybrat

Mendagri Usulkan Agar Negara Bisa Berikan perhatian Pada personel Polri Yang Sedang Bertugas

JAKARTA ,28 Mei 2017 21:18:30– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Negara bisa memberikan perhatian kepada personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sedang bertugas. Menurut dia, mereka yang bertugas ini rentan mendapat ancaman. Apalagi kalau ada serangan di markas kepolisian, mereka harus mendapat perlindungan dan pihak yang melakukan penyerangan mendapat ancaman pidana berat sesuai undang-undang. “Perlindungan kepada anggota Polri yang sedang bertugas dan Markas Komando apabila diserang dalam bentuk ancaman pidana yang berat dalam Undang-Undang,” kata Tjahjo, Minggu . Tjahjo menjelaskan yang demikian ini sudah diterapkan di banyak negara di dunia. Ia berharap, agar hal serupa juga diterapkan … Lanjutkan membaca Mendagri Usulkan Agar Negara Bisa Berikan perhatian Pada personel Polri Yang Sedang Bertugas

Mendagri: Urusan 10 juta diKabupaten/ Kota Sampai KPK Turun, fungsi Inspektorat Buat Apa? Dirjen Buat Apa?

JAKARTA ,27 Mei 2017 20:57:11– Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membahas penguatan inspektorat di daerah. Dalam pembahasan ini, Kemdagri ingin penguatan pengawasan di daerah. Mendagri menegaskan, jangan sampai mohon maaf, urusan 10 juta rupiah, tertangkap tangan di kabupaten/ kota sampai KPK turun ke bawah. “Kalau ini terjadi, lalu fungsi inspektorat daerah buat apa? Dirjen kami buat apa?” kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Jumat . Rapat bersama tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kemendagri, pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Tjahjo menyebutkan, posisi inspektorat daerah yang saat ini berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) … Lanjutkan membaca Mendagri: Urusan 10 juta diKabupaten/ Kota Sampai KPK Turun, fungsi Inspektorat Buat Apa? Dirjen Buat Apa?

KPK : Keberadaan Inspektorat diDaerah-daerah Tak Berfungsi !

JAKARTA , 26 Mei 2017 14:06:20– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai keberadaan inspektorat daerah tak berfungsi secara maksimal dalam melakukan pengawasan internal pemerintah. Sejumlah kasus dugaan korupsi daerah yang ditangani KPK, merupakan laporan masyarakat. “KPK sudah merasakan lama mengenai belum berfungsinya APIP,” kata Agus usai melangsungkan pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jumat. Hal ini menegaskan, fungsi pengawasan internal pemerintah (APIP) daerah belum berkontribusi signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di instansi pemerintahan. Itu juga menjadi dasar pertemuan KPK dan Kemendagri membahas penguatan inspektorat daerah. Kajian yang dihasilkan tim KPK dan Kemendagri diharapkan dapat menguatkan independensi inspektorat. Kedepan, … Lanjutkan membaca KPK : Keberadaan Inspektorat diDaerah-daerah Tak Berfungsi !

UU Parpol Digugat ! Pemohon Menilai Tidak Ada Kepastian Hukum dan Keadilan , Terkait Kisruh DPP PPP

Ahmad selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara uji materi UU Pilkada dan UU Parpol, Rabu (24/5)  JAKARTA ,26 Mei 2017-Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu . Pemohon  perkara Nomor 24/PUU-XV/2017 tersebut adalah Djan Faridz yang ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 7 November 2014 tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII mengenai Susunan Personalia Pengurus DPP PPP periode 2014-2019. Pemohon … Lanjutkan membaca UU Parpol Digugat ! Pemohon Menilai Tidak Ada Kepastian Hukum dan Keadilan , Terkait Kisruh DPP PPP

Mendagri Gelar Pertemuan Dengan KPK

JAKARTA , 26 Mei 2017 13:19:27 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat. Pertemuan tersebut membahas mekanisme penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP), khususnya inspektorat di daerah. Mendagri Tjahjo mengatakan, pihaknya sejak Januari – Maret 2017 ini kerap melakukan pertemuan dengan KPK untuk melakukan kajian tentang penguatan APIP. Selama ini, kasus-kasus yang dianggap ‘sepele’ di tingkat daerah tak ditangani dengan baik, sehingga perlu dibangun sistem lebih baik. “Intinya, secara umum kami ingin penguatan pengawasan di daerah. Jangan sampai urusan Rp 10 juta saja tertangkap tangan, sampai KPK turun ke bawah,” ujar Tjahjo … Lanjutkan membaca Mendagri Gelar Pertemuan Dengan KPK

UU Kekuasaan Kehakiman Diuji dalam Aturan Batas Ajukan PK

Baginda Syafri selaku kuasa hukum Pemohon saat meyampaikan pokok-pokok permohonan perkara uji materi UU Kekuasaan Kehakiman, Rabu (24/5).  JAKARTA ,25 Mei 2017-Sulindro dan sejumlah rekannya merasa dirugikan dengan aturan pembatasan pengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang perdana perkara Nomor 23/PUU-XV/2017 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK), di Ruang Sidang MK, Rabu. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Baginda Syafri selaku kuasa hukum mengemukakan kerugian konstitusional yang dialami oleh kliennya. Pemohon merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak … Lanjutkan membaca UU Kekuasaan Kehakiman Diuji dalam Aturan Batas Ajukan PK

Mendagri: Proses Pengunduran Diri Yang Diajukan Ahok Sudah Sesuai Prosedur

JAKARTA ,25 Mei 2017 11:01:38– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai proses pengunduran diri yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah sesuai dengan prosedur. Tjahjo menjelaskan, berdasarkan pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Selanjutnya, dalam pasal 79 disebutkan, pemberhentian kepala daerah sebagaimana yang disebutkan diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui menteri untuk untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. “Proses pemberhentian Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena permintaan sendiri merujuk kepada aturan di … Lanjutkan membaca Mendagri: Proses Pengunduran Diri Yang Diajukan Ahok Sudah Sesuai Prosedur

UU Perkawinan Kembali Diuji Dengan Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah

JAKARTA , 25 Mei 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu . Sidang perkara teregistrasi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dengan didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan Saldi Isra. Para Pemohon, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah adalah korban pernikahan usia dini. Diwakili Ajeng Gandini, para Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan UU Perkawinan yang sebelumnya pernah diuji. Terhadap perkara tersebut, MK telah memutus melalui Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014. “Batu uji yang digunakan dalam dua perkara itu adalah … Lanjutkan membaca UU Perkawinan Kembali Diuji Dengan Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah