Mendagri Putuskan Angkat WaGub Rohidin Mersyah Jadi Plt Gubernur Bengkulu

JAKARTA ,23 Juni 2017 14:38:17– Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memutuskan untuk mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu. Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang kemudian ditunjuk sebagai Plt Gubernur. Penunjukan Plt dilakukan karena Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti telah … Lanjutkan membaca Mendagri Putuskan Angkat WaGub Rohidin Mersyah Jadi Plt Gubernur Bengkulu

Mendagri Bantah Ada Kepentingan Politik Pemerintah Siapkan Calon Tunggal diPemilu 2019

JAKARTA ,19 Juni 2017 12:58:58 – Alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertahan dengan angka presidential treshold 20 – 25 persen adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi.  Dirinya membantah kalau ada kepentingan politik pemerintah menyiapkan calon tunggal di pemilu 2019. … Lanjutkan membaca Mendagri Bantah Ada Kepentingan Politik Pemerintah Siapkan Calon Tunggal diPemilu 2019

Presiden : Politik Negara Harus Konsisten Menuju Penyederhanaan, Soal ‘Presidential Threshold’

Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Ungaran, Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah (16/6). SEMARANG ,18 Jun 2017-Terkait dengan masalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang menjadi salah satu masalah krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, Presiden Joko Widodo menegaskan, … Lanjutkan membaca Presiden : Politik Negara Harus Konsisten Menuju Penyederhanaan, Soal ‘Presidential Threshold’

MK Uji UU No 10 Th 2016 Tentang Pilkada, Namun DPR Maupun Ahli Pemohon Tidak Hadir !…???

Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam sidang perkara Pengujian UU Pilkada, Rabu (31/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. JAKARTA ,02 Juni 2017-Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) berlanjut pada Rabu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli Pemohon. Namun, baik DPR maupun Ahli Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, Aan Sukirman selaku kuasa Pemohon menjelaskan hanya dapat menyampaikan keterangan tertulis dari salah satu ahli. “Sesuai persidangan sebelumnya, rencananya kami akan menghadirkan dua ahli. Namun, kami hanya … Lanjutkan membaca MK Uji UU No 10 Th 2016 Tentang Pilkada, Namun DPR Maupun Ahli Pemohon Tidak Hadir !…???

Pemerintah dan Pansus Akhirnya Sepakati Tambah 15 Kursi (DPR) RI

JAKARTA , 31 Mei 2017 18:52:03– Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu bersama pemerintah akhirnya sepakat untuk menambah sebanyak jumlah 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jumlah ini sudah diperhitungkan karena memang menyangkut kepentingan partai politik (parpol), pemilih dan jumlah penduduk. “Makanya, ambil kebijakan 5 – 15 kursi, dengan tambahan 10 kursi, kami kasih ke masing-masing fraksi,”kata Tjahjo saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu di DPR, Selasa. Pemerintah memang menyerahkan alokasi kursi ini ke daerah tertentu ini kepada pihak DPR. Tambahannya antara lain, Kalimantan Utara (Kaltara) 3 kursi, sedangkan Provinsi Riau, … Lanjutkan membaca Pemerintah dan Pansus Akhirnya Sepakati Tambah 15 Kursi (DPR) RI

Mendagri : Tidak Ada Lagi Capres Independen pada Pilpres 2019

JAKARTA ,29 Mei 2017 15:20:29– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah dan Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) sepakat pada bebarapa poin perubahan. Salah satunya bahwa calon presiden harus diusung oeh partai politik. Bahkan, menurut Tjahjo, nantinya logo partai politik akan tercantum dalam surat suara Pilpres 2019. Keputusan itu telah disepakati 24 Mei 2017. Menurut Tjahjo, pencantuman lambang untuk menegaskan bahwa pemilu merupakan milik partai politik. Karena itu, tidak akan ada capres dan cawapres independen pada Pemilu 2019. “Pemilu itu kan rezim parpol, yang berhak mengusung capres adalah parpol. Tidak ada capres independen, saya pikir sudah … Lanjutkan membaca Mendagri : Tidak Ada Lagi Capres Independen pada Pilpres 2019

UU Parpol Digugat ! Pemohon Menilai Tidak Ada Kepastian Hukum dan Keadilan , Terkait Kisruh DPP PPP

Ahmad selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara uji materi UU Pilkada dan UU Parpol, Rabu (24/5)  JAKARTA ,26 Mei 2017-Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu . Pemohon  perkara Nomor 24/PUU-XV/2017 tersebut adalah Djan Faridz yang ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 7 November 2014 tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII mengenai Susunan Personalia Pengurus DPP PPP periode 2014-2019. Pemohon … Lanjutkan membaca UU Parpol Digugat ! Pemohon Menilai Tidak Ada Kepastian Hukum dan Keadilan , Terkait Kisruh DPP PPP

Sampai Oktober 2017 Tak Ada Wagub Untuk DKI Jakarta

JAKARTA , 24 Mei 2017 18:05:54– Pemerintah akan melantik Pelaksana Tugas (Plt) DKI Jakarta Drajot Saiful Hidayat sebagai kepala daerah definitif menyusul adanya keterangan resmi mundurnya Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Presiden RI Joko Widodo . Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui kalau gubernur yang terjerat masalah hukum dugaan kasus penistaan agama ini telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Namun, secara resmi, dia mengatakan, masih menunggu surat dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sebagai syarat administratif perihal penencabutan memori banding. “Sedangkan, posisi wakil gubernur tidak diisi karena sisa waktu (masa jabatan) kurang dari 18 bulan,” … Lanjutkan membaca Sampai Oktober 2017 Tak Ada Wagub Untuk DKI Jakarta

Kunjungan kerja Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Athena Dalam Rangka “Parliamentary Diplomacy”

YUNANI ,21 Mei 2017-Delegasi Teknis BKSAP DPR RI dipimpin oleh Juliari P. Batubara beranggotakan Dony Maryadi Oekon, Abdul Kadir Karding, dan M. Arief Suditomo melakukan kunjungan kerja ke Athena dalam rangka melakukan parliamentary diplomacy. Kunjungan mendapatkan sambutan positif dari Parlemen, Pemerintah Yunani, dan pelaku usaha Yunani. Delegasi Teknis BKSAP DPR RI melakukan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Yunani yang dipimpin oleh Panagiota Kozompoli-Amanatidi, Ketua Greece-Indonesia Friendship Group, didampingi oleh Foteini Vaki, Sekretaris Greece-Indonesia Friendship Group. Pertemuan membahas perkembangan hubungan bilateral RI-Yunani dan peran Parlemen untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Pertemuan membahas kesamaan kedua negara sebagai negara demokrasi dan kepulauan dan mengidentifikasi beberapa … Lanjutkan membaca Kunjungan kerja Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Athena Dalam Rangka “Parliamentary Diplomacy”

Kewenangan Penyelesaikan Sengketa Pilkada Aceh diSoal Mantan Cabup Aceh Barat Daya

Saparudin selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU Pemerintah Aceh, Kamis (18/5). JAKARTA ,19 Mei 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), Kamis . Permohonan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Said Syamsul Bahri dan HM. Nafis A. tersebut memohonkan uji materiil Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemerintahan Aceh. Adapun bunyi pasal-pasal yang diujikan, yakni: Pasal 74 ayat (2) \”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada … Lanjutkan membaca Kewenangan Penyelesaikan Sengketa Pilkada Aceh diSoal Mantan Cabup Aceh Barat Daya

Hakim Menunda Persidangan Uji UU Pilkada Disebabkan (Pemohon) Mantan Paslon Bupati Tidak Hadir

JAKARTA ,19 Mei 2017 -Mantan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Febrina Lesisie Tantina dan Adam Ishak (Pemohon) tidak hadir dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) terkait aturan pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang perkara dengan Nomor 16/PUU-XV/2017 tersebut digelar Rabu di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, Pemohon tidak hadir meski Majelis Hakim telah membuka sidang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan menunda persidangan. “Pemohon tidak hadir, ya? Karena sesuai dengan jadwal, kita sudah lewat beberapa menit dan sampai sekarang … Lanjutkan membaca Hakim Menunda Persidangan Uji UU Pilkada Disebabkan (Pemohon) Mantan Paslon Bupati Tidak Hadir

Pemerintah Berencana Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas Bermasalah

JAKARTA , 17 Mei 2017 20:24:28– Pemerintah berpeluang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Hal itu dipertimbangkan, karena lamanya proses pembubaran ormas. “Lewat proses hukum butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul jaksa agung, memungkinkan dengan perppu. Sekarang akan kita lihat mana yang lebih tepat, itu saja secara prinsip,” kata Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa . Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memimpin rapat terpadu rencana pembubaran ormas keagamaan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah juga sudah mengumpulkan sejumlah data untuk memperkuat … Lanjutkan membaca Pemerintah Berencana Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas Bermasalah

Pemerintah Klaim Telah Lakukan Simulasikan Penambahan Kursi DPR Untuk Dapil Tingkat Provinsi

JAKARTA 16 Mei 2017 11:16:31– Pemerintah mengklaim telah melakukan simulasi penambahan kursi DPR untuk daerah pemilihan (Dapil) tingkat provinsi. Sebanyak 3 kursi untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kepulauan Riau (1 kursi) dan Riau (1 kursi) dengan tambahan 5 kursi lagi untuk daerah lainnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan,  tambahan lima kursi itu sudah didasari pada simulasi Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) dibantu Kementerian Keuangan. Lima kursi ini di luar tambahan lima kursi akibat pembentukan daerah otonomi baru. “Lima kursi ditambah lima opsi dari usulan pemerintah untuk Kaltara, Kepulauan Riau, dan Riau,” kata Mendagri Tjahjo di Jakarta, Selasa . Jumlah … Lanjutkan membaca Pemerintah Klaim Telah Lakukan Simulasikan Penambahan Kursi DPR Untuk Dapil Tingkat Provinsi

Presiden Lantik 5 Gubernur dan 6 Wakil Gubernur

  Presiden Jokowi menandatangani berita acara pelantikan Gubernur di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/5). JAKARTA , 12 May 2017-Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo  melantik 5 (lima) Gubernur dan 6 (enam) Wakil Gubernur di Istana Negara, Jumat sore. Lima pasang Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Februari lalu, dan seorang Wakil Gubernur mengisi posisi yang sedang kosong. Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46P Tahun 2017 tanggal 10 april 2017, Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 27 April 2017, dan Nomor 52P-55P Tahun 2017 masing-masing tertanggal 10 Mei 2017, Tentang Pengesahan … Lanjutkan membaca Presiden Lantik 5 Gubernur dan 6 Wakil Gubernur

Mendagri Minta Pendukung Ahok Menyampaikan Permintaan Maaf dan Hormati Putusan Hukum

JAKARTA ,11 Mei 2017 18:02:01– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta simpatisan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama untuk menghormati rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jangan membuat pernyataan yang dinilai menimbulkan masalah baru. Dalam video aksi membela Ahok itu, salah satu pendukung berorasi menyebut ‘rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY’. Tjahjo langsung menelusuri video itu dan berhasil mengidentifikasi oknum yang dianggap tak menghormati Presiden Jokowi. “Saya dapat kiriman video tersebut dan beredar. Saya minta Dirjen Polpum menelisik video tersebut dan benar adanya dan dilacak siapa yang bersangkutan, ketemu,” ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Kamis … Lanjutkan membaca Mendagri Minta Pendukung Ahok Menyampaikan Permintaan Maaf dan Hormati Putusan Hukum

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Bertanggung Jawab Dengan Janji-janji Kampanyenya

JAKARTA , 11 Mei 2017 17:35:57 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan agar gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 dapat mewujudkan janji-janji kampanyenya. “Segera konsolidasikan dengan jajaran, menginventarisasi janji-janji kampanye untuk dapat dituangkan dalam APBD Perubahan,” ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis . Sejumlah kepala daerah yang menang dalam Pilkada serentak 2017 akan dilantik Presiden Joko Widodo, Jumat (12/5/2017) besok. Tjahjo mengingatkan, pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Selain menjalankan programnya sendiri, pemerintah daerah diharapkan juga memastikan proyek strategis pemerintah pusat terus berjalan. “Segera koordinasi dengan DPRD, Forkopimda, tokoh agama, tokoh … Lanjutkan membaca Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Bertanggung Jawab Dengan Janji-janji Kampanyenya

Gubernur/Wakil Gubernur Hasil Pilkada Serentak Akan Dilantik Jumat Kecuali Aceh dan DKI

JAKARTA ,10 May 2017-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, kepala daerah terpilih dan wakilnya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 15 Februari 2017 akan dilakukan secara bertahap. Sebagian besar diagendakan akan dilantik Jumat (12/5) sore, sisanya menunggu masa habis jabatan kepala daerah tersebut. “Hari Jumat (12/5) sore. Semuanya, Banten, Gorontalo, Sulbar, Bangka Belirung, Papua Barat, plus Wagub Riau yang kosong,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri usai jumpa pers terkait putusan hukum Gubernur DKI Jakarta, Selasa . Sedangkan Aceh dijadwalkan pada Juni mendatang, dan DKI Jakarta akan dilantik pada Oktober sesuai berakhirnya masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan … Lanjutkan membaca Gubernur/Wakil Gubernur Hasil Pilkada Serentak Akan Dilantik Jumat Kecuali Aceh dan DKI

Mendagri Bantah Ada Barter Pasal Dengan DPR Dalam RUU Pemilu

JAKARTA ,08 Mei 2017 14:38:25 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah adanya dugaan barter pasal dalam pembahasan RUU Penyelenggaran Pemilu antara pemerintah dan DPR. “Mencermati pemberitaan media cetak pagi ini, menurut yang saya pahami dalam pembahasan RUU Pemilu antara DPR dan pemerintah tidak ada istilah barter pasal antar fraksi-fraksi apalagi dengan pemerintah,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin . Tjahjo menekankan semua anggota Pansus RUU Pemilu dan pemerintah memiliki semangat dalam membahas revisi UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Upaya ini guna menyongsong pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak memperkuat sistem pemerintahan presidensil. “Itu komitmennya sampai sekarang. Soal ada … Lanjutkan membaca Mendagri Bantah Ada Barter Pasal Dengan DPR Dalam RUU Pemilu

Mendagri : Pemerintah Memastikan Siap Terapkan E-Voting Pada Pemilu 2019

JAKARTA ,06 Mei 2017 12:02:04– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewakili pemerintah sebagai fasilitator pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menyatakan siap untuk mengakomodir keinginan KPU terkait proses perhitungan suara cepat. Mekanisme itu bisa dilakukan dengan e-voting atau perhitungan suara hasil pemilu dengan sistem elektronik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara hanya menginginkan suara masuk pada detik yang sama ke pusat, usai proses pemungutan suara. Untuk itu ia memastikan kalau pemerintah sudah siap dengan penerapan sistem e-voting dalam pelaksanaan pemilu 2019. Namun apakakah sistem tersebut dapat berlaku, semua tergantung KPU. “Per hari ini, sudah mencapai … Lanjutkan membaca Mendagri : Pemerintah Memastikan Siap Terapkan E-Voting Pada Pemilu 2019

Pemerintah Dukung PT 20-25 Persen di RUU Pemilu

JAKARTA , 05 Mei 2017 11:51:19- Pemerintah tetap berpegang pada angka ‘presidential treshold’ (PT) 20-25 persen dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Hal ini diperlukan agar kualitas pemilu di Indonesia mengalami peningkatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam pembahasan RUU Pemilu bersama DPR, pemerintah prinsipnya tetap mendukung penggunaan ‘presidential treshold’ 20-25 sebagaimana yang sudah berlaku sekarang ini. “Maka, kalau ada orang mau jadi presiden dengan aturan 0 persen, komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan presiden yang merupakan rezim partai politik jadi tak menunjukkan bobot kualitasnya,” ujar Tjahjo dalam pesan singkatnya, Jumat . Menurut dia, proses pemilihan … Lanjutkan membaca Pemerintah Dukung PT 20-25 Persen di RUU Pemilu

Kerawanan Kecurangan Perhitungan Suara Dapat diCegah Dengan E-Voting

JAKARTA –, 04 Mei 2017 15:45:42  Pemerintah menilai penerapan sistem e-voting atau sistem pemilihan umum berbasis elektronik dapat menghindari kerawanan kecurangan. Mekanisme tersebut dinilai bisa saja berlaku pada 2019 mendatang. “Dengan e-voting tersebut, kotak suara yang harus bermalam di kecamatan sehingga menimbulkan kerawanan, bisa dihindari,” ungkap Mendagri Tjahjo belum lama ini. Menurut Mendagri, pemerintah awalnya menargetkan pemberlakukan e-voting pada Pemilu 2024. Namun peluang pemberlakuannya bisa saja di 2019. Meskipun, konsep tersebut sejauh ini belum diatur dalam rancangan UU Pemilu. Hanya saja, menurut dia, e-voting ini akan membantu proses efisiensi. Namun diharapkan, e-voting sudah akan masuk dalam UU Pemilu. “Pengertian Pemilu … Lanjutkan membaca Kerawanan Kecurangan Perhitungan Suara Dapat diCegah Dengan E-Voting

Mendagri Berharap Parpol Pendukung Pemerintah Tetap Konsisten Dengan Komitmen, Terkait Reshuffle Kabinet

JAKARTA , 01 Mei 2017 20:14:52– Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo berharap partai politik (Parpol) koalisi pemerintah tetap konsisten memberikan dukungannya meski Presiden Joko Widodo  mewancanakan adanya perombakan jajaran menteri kabinet kerja. Dia mengatakan, keputusan parpol untuk sejalan dengan pemerintah harus tetap terjaga. Komitmen itu tak lepas meski ada kader atau anggota parpol yang melepas jabatan menteri. Sikap tersebut juga sebaiknya disampaikan secara ‘fair’ demi mendukung program kerja pemerintah. “Kalau sudah niat bersama-sama, ya bersama-sama dong, jangan ingin bersama-sama yang disampaikan terbuka namun di belakang tidak. Itu saja, kalau sudah punya niat bersama, mari bangun bangsa ini bersama-sama,” kata Tjahjo … Lanjutkan membaca Mendagri Berharap Parpol Pendukung Pemerintah Tetap Konsisten Dengan Komitmen, Terkait Reshuffle Kabinet

Anggaran Pilkada Serentak Membengkak! Mendagri Minta Maaf

YOGYAKARTA ,, 28 April 2017 05:54:53 – Prediksi pemerintah mengenai anggaran pilkada akan lebih efisien bila berlangsung serentak, nampaknya meleset. Ternyata, dengan konsep tersebut malah terjadi kenaikan anggaran yang besar-besaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, awalnya pelaksanaan pilkada secara serentak ini diperkirakan akan menekan ‘budget’. Namun nyatanya malah membengkak sampai kira-kira di atas 150 persen. “Waktu awal-awal saya jadi menteri tahun 2015, di bayangan saya Pilkada serentak akan hemat, tapi mohon maaf ternyata lebih membengkak, lebih dari 150 persen,” katanya setelah menjadi pembicara dalam Seminar Nasional XXVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ,Kamis. Menurut … Lanjutkan membaca Anggaran Pilkada Serentak Membengkak! Mendagri Minta Maaf

Lepaskan Kepentingan Parpol Dalam RUU Pemilu Jadi Kesepakatan Pemerintah dan DPR

YOGYAKARTA , 27 April 2017 18:36:04- Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dan DPR RI bersepakat melepaskan kepentingan partai politik dalam pembahasan RUU Pemilu. “Kami sepakat untuk melepaskan kepentingan-kepentingan partai politik untuk membangun sistem politik yang terpadu,” kata Tjahjo dalam Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bertema Pemilu Serentak 2019, di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis . Tjahjo mengatakan pemerintah dan DPR RI sepakat membangun sistem pemerintahan presidensial yang terpadu, dalam pembahasan RUU Pemilu. Menurut dia, selama 71 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum mampu membangun sistem tersebut. “Kalau dulu itu dibutuhkan orang kuat untuk … Lanjutkan membaca Lepaskan Kepentingan Parpol Dalam RUU Pemilu Jadi Kesepakatan Pemerintah dan DPR

Mendagri :”Jangan Sampai Anggaran Pembangunan Kesedot Pilkada Tapi Buat Masyarakat Juga Penting”

JAKARTA , 26 April 2017 21:07:09– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah agar  menghitung anggaran pelaksanaan Pilkada 2018 dengan cermat. Dia kembali mengingatkan untuk merencanakan sebaik-baiknya anggaran yang akan digunakan. Ia menekankan, anggaran pelaksanaan tahapan Pilkadaketiga nanti (2018)  tidak boleh mengurangi anggaran pembangunan. “Kalau memberatkan harus diperhitungkan. Jangan sampai anggaran pembangunan kesedot semua. Pilkada penting, tapi buat masyarakat juga penting,” ujar Tjahjo, di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa . Memang sebelumnya, Mendagri memerintahkan untuk dari sekarang mulaimempersiapkan anggaran pilkada. Sehingga tahun depan, daerah sudah siap. Tjahjo mengatakan, anggaran Pilkada 2018 mulai dikucurkan pada tahun ini.Anggaran Pilkada di … Lanjutkan membaca Mendagri :”Jangan Sampai Anggaran Pembangunan Kesedot Pilkada Tapi Buat Masyarakat Juga Penting”