Presiden : Tidak Ada Yang Namanya Kekuasaan Absolut !! ,Tanggapi Pertemuan SBY–Prabowo

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan peluncuran vokasi kejuruan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7). CIKARANG ,28 Jul 2017-Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Ia menambahkan bahwa ada pers, media, … Lanjutkan membaca Presiden : Tidak Ada Yang Namanya Kekuasaan Absolut !! ,Tanggapi Pertemuan SBY–Prabowo

Pemerintah Verifikasi PNS Yang diDuga Terlibat Dalam Ormas Anti Pancasila

JAKARTA , 27 Juli 2017 20:38:15– Pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) menentang Pancasila. Namun, ini bukan dalam rangka memberikan sanksi kepada mereka nantinya. “Ya pasti dipanggil dan diminta klarifikasi dulu,” … Lanjutkan membaca Pemerintah Verifikasi PNS Yang diDuga Terlibat Dalam Ormas Anti Pancasila

Mendagri : Biaya Politik Memang Mahal !, Terkait Anggaran Rp 10 Triliun Untuk Pileg dan Pilpres 2019

JAKARTA ,26 Juli 2017 17:28:39– Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Pemilu Serentak 2019 sebesar Rp 10 triliun. Biaya tersebut untuk keperluan tahapan pemilu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2017. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, biaya … Lanjutkan membaca Mendagri : Biaya Politik Memang Mahal !, Terkait Anggaran Rp 10 Triliun Untuk Pileg dan Pilpres 2019

Dirjen Polpum (Kemendagri) Soedarmo, Bantah Isyu Dirinya Larang Kibarkan Bendera Tauhid

JAKARTA , 22 Juli 2017 11:19:20– Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo membantah berita yang mengkabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Yang kami larang itu … Lanjutkan membaca Dirjen Polpum (Kemendagri) Soedarmo, Bantah Isyu Dirinya Larang Kibarkan Bendera Tauhid

Mendagri:Keputusan UU Pemilu Sah dan Konstitusional Bila Ada Yang Tak Puas Silahkan ke MK !!

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai wartawan JAKARTA ,22 Juli 2017 10:37:05–DPR melalui rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis  malam telah menyetujui Undang-undang Penyelenggaran Pemilu. Meski dalam prosesnya ada 4 fraksi DPR yang menarik diri atau walk out pada akhir masa … Lanjutkan membaca Mendagri:Keputusan UU Pemilu Sah dan Konstitusional Bila Ada Yang Tak Puas Silahkan ke MK !!

Presiden: Selama Ini Panggung Politik Kita Didominasi Oleh Jiwa-jiwa Yang Kering dan Kosong …

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas X APKASI dan APKASI Otonomi Expo 2017, di JCC, Rabu (19/7). JAKARTA ,19 Jul 2017-Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati seluruh Indonesia bahwa untuk memenangkan persaingan dalam dunia yang berubah sangat cepat … Lanjutkan membaca Presiden: Selama Ini Panggung Politik Kita Didominasi Oleh Jiwa-jiwa Yang Kering dan Kosong …

(Perpres) No: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota (Bawaslu)

JAKARTA ,18 Jul 2017-Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan … Lanjutkan membaca (Perpres) No: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota (Bawaslu)

Mendagri: Tak Setuju Dengan Pengganti UU Perppu Ormas ,Silahkan Judicial Review ke MK !

JAKARTA , 16 Juli 2017 12:18:37– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilahkan kalau ada pihak yang tak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk mengajukan judicial review ke MK. “Kalau ada pihak-pihak yang … Lanjutkan membaca Mendagri: Tak Setuju Dengan Pengganti UU Perppu Ormas ,Silahkan Judicial Review ke MK !

Pemerintah Ingin Pembahasan PT Dalam UU Pemilu Dibahas Secara Musyawarah Mufakat

JAKARTA ,10 Juli 2017 20:06:09– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan bahwa pemerintah ingin agar pembahasan Presidential Threshold dalam UU pemilu dibahas secara musyawarah mufakat. Menurutnya pasal-pasal yang dianggap sudah baik sehingga tak perlu ada perubahan. “Pada prinsipnya pemerintah … Lanjutkan membaca Pemerintah Ingin Pembahasan PT Dalam UU Pemilu Dibahas Secara Musyawarah Mufakat

Usulan Kenaikan Dana Parpol Sudah diKaji KPK dan BPK

JAKARTA , 09 Juli 2017 17:19:41– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai rencana kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) merupakan hal yang wajar. Usulan tersebut juga sudah dikaji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Prosesnya panjang. … Lanjutkan membaca Usulan Kenaikan Dana Parpol Sudah diKaji KPK dan BPK

Terpindana Narkotika Uji Materiil UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika)

Kuasa Hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara Pengujian UU Narkotika, Kamis (6/7) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. JAKARTA , 07 Juli 2017, 18:36 -Sutrisno Nugroho, seorang terpindana kasus narkotika mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika … Lanjutkan membaca Terpindana Narkotika Uji Materiil UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika)

Mulai 2018 Mendatang Dana Bantuan Negara Untuk Parpol Naik Dari Rp 108 Jadi Rp 1000 per suara !

JAKARTA , 07 Juli 2017 20:15:29– Dana bantuan dari negara untuk partai politik naik dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara, mulai 2018 mendatang. Ditekankan, dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang menguatkan partai. Namun, dana tersebut tidak bisa digunakan secara … Lanjutkan membaca Mulai 2018 Mendatang Dana Bantuan Negara Untuk Parpol Naik Dari Rp 108 Jadi Rp 1000 per suara !

Mendagri Resmi Lantik WaGub, Saleh Lasata Jadi (Plt) Gubernur SulTra

JAKARTA ,06 Juli 2017 18:39:26– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan tugas Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Wakil Gubernur Saleh Lasata. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) itu dilaksanakan di Aula Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hadir … Lanjutkan membaca Mendagri Resmi Lantik WaGub, Saleh Lasata Jadi (Plt) Gubernur SulTra

Mendagri Putuskan Angkat WaGub Rohidin Mersyah Jadi Plt Gubernur Bengkulu

JAKARTA ,23 Juni 2017 14:38:17– Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memutuskan untuk mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu. Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang kemudian ditunjuk sebagai Plt Gubernur. Penunjukan Plt dilakukan karena Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti telah … Lanjutkan membaca Mendagri Putuskan Angkat WaGub Rohidin Mersyah Jadi Plt Gubernur Bengkulu

Mendagri Bantah Ada Kepentingan Politik Pemerintah Siapkan Calon Tunggal diPemilu 2019

JAKARTA ,19 Juni 2017 12:58:58 – Alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertahan dengan angka presidential treshold 20 – 25 persen adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi.  Dirinya membantah kalau ada kepentingan politik pemerintah menyiapkan calon tunggal di pemilu 2019. … Lanjutkan membaca Mendagri Bantah Ada Kepentingan Politik Pemerintah Siapkan Calon Tunggal diPemilu 2019

Presiden : Politik Negara Harus Konsisten Menuju Penyederhanaan, Soal ‘Presidential Threshold’

Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Ungaran, Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah (16/6). SEMARANG ,18 Jun 2017-Terkait dengan masalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang menjadi salah satu masalah krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, Presiden Joko Widodo menegaskan, … Lanjutkan membaca Presiden : Politik Negara Harus Konsisten Menuju Penyederhanaan, Soal ‘Presidential Threshold’

MK Uji UU No 10 Th 2016 Tentang Pilkada, Namun DPR Maupun Ahli Pemohon Tidak Hadir !…???

Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam sidang perkara Pengujian UU Pilkada, Rabu (31/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. JAKARTA ,02 Juni 2017-Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) berlanjut pada Rabu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli Pemohon. Namun, baik DPR maupun Ahli Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, Aan Sukirman selaku kuasa Pemohon menjelaskan hanya dapat menyampaikan keterangan tertulis dari salah satu ahli. “Sesuai persidangan sebelumnya, rencananya kami akan menghadirkan dua ahli. Namun, kami hanya … Lanjutkan membaca MK Uji UU No 10 Th 2016 Tentang Pilkada, Namun DPR Maupun Ahli Pemohon Tidak Hadir !…???

Pemerintah dan Pansus Akhirnya Sepakati Tambah 15 Kursi (DPR) RI

JAKARTA , 31 Mei 2017 18:52:03– Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu bersama pemerintah akhirnya sepakat untuk menambah sebanyak jumlah 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jumlah ini sudah diperhitungkan karena memang menyangkut kepentingan partai politik (parpol), pemilih dan jumlah penduduk. “Makanya, ambil kebijakan 5 – 15 kursi, dengan tambahan 10 kursi, kami kasih ke masing-masing fraksi,”kata Tjahjo saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu di DPR, Selasa. Pemerintah memang menyerahkan alokasi kursi ini ke daerah tertentu ini kepada pihak DPR. Tambahannya antara lain, Kalimantan Utara (Kaltara) 3 kursi, sedangkan Provinsi Riau, … Lanjutkan membaca Pemerintah dan Pansus Akhirnya Sepakati Tambah 15 Kursi (DPR) RI

Mendagri : Tidak Ada Lagi Capres Independen pada Pilpres 2019

JAKARTA ,29 Mei 2017 15:20:29– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah dan Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) sepakat pada bebarapa poin perubahan. Salah satunya bahwa calon presiden harus diusung oeh partai politik. Bahkan, menurut Tjahjo, nantinya logo partai politik akan tercantum dalam surat suara Pilpres 2019. Keputusan itu telah disepakati 24 Mei 2017. Menurut Tjahjo, pencantuman lambang untuk menegaskan bahwa pemilu merupakan milik partai politik. Karena itu, tidak akan ada capres dan cawapres independen pada Pemilu 2019. “Pemilu itu kan rezim parpol, yang berhak mengusung capres adalah parpol. Tidak ada capres independen, saya pikir sudah … Lanjutkan membaca Mendagri : Tidak Ada Lagi Capres Independen pada Pilpres 2019

UU Parpol Digugat ! Pemohon Menilai Tidak Ada Kepastian Hukum dan Keadilan , Terkait Kisruh DPP PPP

Ahmad selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara uji materi UU Pilkada dan UU Parpol, Rabu (24/5)  JAKARTA ,26 Mei 2017-Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu . Pemohon  perkara Nomor 24/PUU-XV/2017 tersebut adalah Djan Faridz yang ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 7 November 2014 tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII mengenai Susunan Personalia Pengurus DPP PPP periode 2014-2019. Pemohon … Lanjutkan membaca UU Parpol Digugat ! Pemohon Menilai Tidak Ada Kepastian Hukum dan Keadilan , Terkait Kisruh DPP PPP

Sampai Oktober 2017 Tak Ada Wagub Untuk DKI Jakarta

JAKARTA , 24 Mei 2017 18:05:54– Pemerintah akan melantik Pelaksana Tugas (Plt) DKI Jakarta Drajot Saiful Hidayat sebagai kepala daerah definitif menyusul adanya keterangan resmi mundurnya Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Presiden RI Joko Widodo . Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui kalau gubernur yang terjerat masalah hukum dugaan kasus penistaan agama ini telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Namun, secara resmi, dia mengatakan, masih menunggu surat dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sebagai syarat administratif perihal penencabutan memori banding. “Sedangkan, posisi wakil gubernur tidak diisi karena sisa waktu (masa jabatan) kurang dari 18 bulan,” … Lanjutkan membaca Sampai Oktober 2017 Tak Ada Wagub Untuk DKI Jakarta

Kunjungan kerja Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Athena Dalam Rangka “Parliamentary Diplomacy”

YUNANI ,21 Mei 2017-Delegasi Teknis BKSAP DPR RI dipimpin oleh Juliari P. Batubara beranggotakan Dony Maryadi Oekon, Abdul Kadir Karding, dan M. Arief Suditomo melakukan kunjungan kerja ke Athena dalam rangka melakukan parliamentary diplomacy. Kunjungan mendapatkan sambutan positif dari Parlemen, Pemerintah Yunani, dan pelaku usaha Yunani. Delegasi Teknis BKSAP DPR RI melakukan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Yunani yang dipimpin oleh Panagiota Kozompoli-Amanatidi, Ketua Greece-Indonesia Friendship Group, didampingi oleh Foteini Vaki, Sekretaris Greece-Indonesia Friendship Group. Pertemuan membahas perkembangan hubungan bilateral RI-Yunani dan peran Parlemen untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Pertemuan membahas kesamaan kedua negara sebagai negara demokrasi dan kepulauan dan mengidentifikasi beberapa … Lanjutkan membaca Kunjungan kerja Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Athena Dalam Rangka “Parliamentary Diplomacy”

Kewenangan Penyelesaikan Sengketa Pilkada Aceh diSoal Mantan Cabup Aceh Barat Daya

Saparudin selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU Pemerintah Aceh, Kamis (18/5). JAKARTA ,19 Mei 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), Kamis . Permohonan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Said Syamsul Bahri dan HM. Nafis A. tersebut memohonkan uji materiil Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemerintahan Aceh. Adapun bunyi pasal-pasal yang diujikan, yakni: Pasal 74 ayat (2) \”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada … Lanjutkan membaca Kewenangan Penyelesaikan Sengketa Pilkada Aceh diSoal Mantan Cabup Aceh Barat Daya

Hakim Menunda Persidangan Uji UU Pilkada Disebabkan (Pemohon) Mantan Paslon Bupati Tidak Hadir

JAKARTA ,19 Mei 2017 -Mantan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Febrina Lesisie Tantina dan Adam Ishak (Pemohon) tidak hadir dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) terkait aturan pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang perkara dengan Nomor 16/PUU-XV/2017 tersebut digelar Rabu di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, Pemohon tidak hadir meski Majelis Hakim telah membuka sidang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan menunda persidangan. “Pemohon tidak hadir, ya? Karena sesuai dengan jadwal, kita sudah lewat beberapa menit dan sampai sekarang … Lanjutkan membaca Hakim Menunda Persidangan Uji UU Pilkada Disebabkan (Pemohon) Mantan Paslon Bupati Tidak Hadir

Pemerintah Berencana Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas Bermasalah

JAKARTA , 17 Mei 2017 20:24:28– Pemerintah berpeluang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Hal itu dipertimbangkan, karena lamanya proses pembubaran ormas. “Lewat proses hukum butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul jaksa agung, memungkinkan dengan perppu. Sekarang akan kita lihat mana yang lebih tepat, itu saja secara prinsip,” kata Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa . Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memimpin rapat terpadu rencana pembubaran ormas keagamaan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah juga sudah mengumpulkan sejumlah data untuk memperkuat … Lanjutkan membaca Pemerintah Berencana Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas Bermasalah