Acara Diskusi Bertajuk”Perppu Ormas: Ancaman Radikalisme vs Kebebasan Berserikat”di Jakarta

  JAKARTA , 17 Oktober 2017 23:51:29- Pemerintah, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam perkembangannya, Perppu ini menuai pro kontra. Pemerintah sendiri menegaskan, Perppu itu dikeluarkan, untuk menjamin NKRI dan ideologi Pancasila tetap tegak. Demikian ditegaskan Direktur … Lanjutkan membaca Acara Diskusi Bertajuk”Perppu Ormas: Ancaman Radikalisme vs Kebebasan Berserikat”di Jakarta

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022

Presiden Jokowi melantik Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/6) JAKARTA ,16 Oct 2017-Presiden Joko Widodo resmi melantik pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, … Lanjutkan membaca Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022

Mendagri Minta Paslon Adu Program Guna Hindari Perpecahan Saat Pilkada

SEMARANG ,16 Oktober 2017 07:47:17– Presiden RI Joko Widodo berpesan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mendatang jangan sampai memecah belah masyarakat. Karena itu, pemetaan terhadapan area rawan konflik harus diantisipasi sejak ini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pasangan … Lanjutkan membaca Mendagri Minta Paslon Adu Program Guna Hindari Perpecahan Saat Pilkada

Partai BB,PIKA,PPPI dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK

JAKARTA ,09 Oktober 2017 | 14:15-Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) kembali diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini terdaftar dalam empat … Lanjutkan membaca Partai BB,PIKA,PPPI dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK

Suteki : ‘Perppu Ormas Jadikan Pemerintah Extractive Institution-Mendistorsi Prinsip Negara Hukum!’

JAKARTA,06 Oktober 2017 -Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Senin di Ruang Pleno MK. Sidang keenam digelar … Lanjutkan membaca Suteki : ‘Perppu Ormas Jadikan Pemerintah Extractive Institution-Mendistorsi Prinsip Negara Hukum!’

MK Gelar Sidang Ketiga Untuk Enam Perkara Uji UU No 7 Th 2017 Tentang Pemilihan Umum

JAKARTA ,26 September 2017 | 09:42-Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin siang. Sidang ketiga untuk enam perkara tersebut (Perkara Nomor 44, 53, … Lanjutkan membaca MK Gelar Sidang Ketiga Untuk Enam Perkara Uji UU No 7 Th 2017 Tentang Pemilihan Umum

Penjelasan Pemerintah di MK Terkait Uji Materi UU Pemilu

JAKARTA ,25 September 2017 13:31:30 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewakili Presiden RI Joko Widodo membacakan penjelasan pemerintah terhadap uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun 12 poin keterangannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Pemilihan … Lanjutkan membaca Penjelasan Pemerintah di MK Terkait Uji Materi UU Pemilu

Mendagri Bantah Berikan Izin Atau Larang Terkait Dengan Pemutaran Film G30S/PKI

JAKARTA , 19 September 2017 11:04:34 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membantah jika dirinya memberikan izin atau melarang terkait dengan pemutaran film G30S. Karena itu memang bukan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Terkait Pemutaran Film G30S, Kemendagri tidak pada posisi … Lanjutkan membaca Mendagri Bantah Berikan Izin Atau Larang Terkait Dengan Pemutaran Film G30S/PKI

Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold

JAKARTA , 15 September 2017 | 18:29-Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) pimpinan Rhoma Irama memperbaiki permohonan uji materiiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur presidential threshold (PT), Senin . Diwakili Heriyanto, … Lanjutkan membaca Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold

Pemilu Serentak 7 April 2019 , PKPU No. 7/2017: Capres/Cawapres 2019 Didaftarkan 4-10 Agustus 2018

JAKARTA ,15 Sep 2017-Guna melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan … Lanjutkan membaca Pemilu Serentak 7 April 2019 , PKPU No. 7/2017: Capres/Cawapres 2019 Didaftarkan 4-10 Agustus 2018

Mendagri : Anggota DPR dan Parpol Tak Etis Gugat UU Pemilu ke MK !

SEMARANG ,11 September 2017 19:26:33– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tidak etis kalau partai politik (parpol) dan anggota DPR mengajukan uji materi tentang Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tjahjo menilai banyaknya gugatan … Lanjutkan membaca Mendagri : Anggota DPR dan Parpol Tak Etis Gugat UU Pemilu ke MK !

Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah) selaku Pemohon Prinsipal berfoto selfie sebelum sidang perdana perkara pengujian UU Pemilu dimulai, Rabu (5/9). di Gedung MK JAKARTA ,11 September 2017-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun … Lanjutkan membaca Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu

Gugatan UU Pemilu di MK Tak Akan Ganggu Tahapan Pemilu 2019

JAKARTA , 08 September 2017 19:56:19- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan gugatan Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengganggu tahapan pemilu 2019. Meski tahapan pemilu dimulai bulan Oktober 2017 nanti, tapi MK diyakini akan mempercepat proses peradilannya. … Lanjutkan membaca Gugatan UU Pemilu di MK Tak Akan Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Penjelasan Kemendagri Soal Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

JAKARTA , 07 September 2017 16:36:19– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dipastikan tak perlu lagi verifikasi untuk Pemilu Serentak 2019. Sebanyak 12 parpol yang sudah ada, secara otomatis menjadi peserta pemilu pada pesta demokrasi nanti. … Lanjutkan membaca Penjelasan Kemendagri Soal Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Dirjen (Otda) Sumarsono : Meski diDesak DPR dan DPD, Pemerintah Belum Berniat Bentuk DOB !

JAKARTA ,24 Agustus 2017 22:00:31– Pemerintah masih belum berniat melakukan pembahasan terhadap usulan pemekaran daerah. Kondisi keuangan nasional dinilai belum mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, meski ada desakan dari DPR dan … Lanjutkan membaca Dirjen (Otda) Sumarsono : Meski diDesak DPR dan DPD, Pemerintah Belum Berniat Bentuk DOB !

Mendagri : Itu Haknya Sebagai Warga Negara, Terkait Khofifah Yang Akan Maju Pilkada Jatim

SURAKARTA .24 Agustus 2017 20:40:21- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menghormati niat Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa  untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang. Menurutnya, itu adalah haknya sebagai warga negara.  “Setiap warga negara baik dia menteri, pejabat tinggi, … Lanjutkan membaca Mendagri : Itu Haknya Sebagai Warga Negara, Terkait Khofifah Yang Akan Maju Pilkada Jatim

Presiden : Tidak Ada Yang Namanya Kekuasaan Absolut !! ,Tanggapi Pertemuan SBY–Prabowo

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan peluncuran vokasi kejuruan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7). CIKARANG ,28 Jul 2017-Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Ia menambahkan bahwa ada pers, media, … Lanjutkan membaca Presiden : Tidak Ada Yang Namanya Kekuasaan Absolut !! ,Tanggapi Pertemuan SBY–Prabowo

Pemerintah Verifikasi PNS Yang diDuga Terlibat Dalam Ormas Anti Pancasila

JAKARTA , 27 Juli 2017 20:38:15– Pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) menentang Pancasila. Namun, ini bukan dalam rangka memberikan sanksi kepada mereka nantinya. “Ya pasti dipanggil dan diminta klarifikasi dulu,” … Lanjutkan membaca Pemerintah Verifikasi PNS Yang diDuga Terlibat Dalam Ormas Anti Pancasila

Mendagri : Biaya Politik Memang Mahal !, Terkait Anggaran Rp 10 Triliun Untuk Pileg dan Pilpres 2019

JAKARTA ,26 Juli 2017 17:28:39– Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Pemilu Serentak 2019 sebesar Rp 10 triliun. Biaya tersebut untuk keperluan tahapan pemilu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2017. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, biaya … Lanjutkan membaca Mendagri : Biaya Politik Memang Mahal !, Terkait Anggaran Rp 10 Triliun Untuk Pileg dan Pilpres 2019

Dirjen Polpum (Kemendagri) Soedarmo, Bantah Isyu Dirinya Larang Kibarkan Bendera Tauhid

JAKARTA , 22 Juli 2017 11:19:20– Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo membantah berita yang mengkabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Yang kami larang itu … Lanjutkan membaca Dirjen Polpum (Kemendagri) Soedarmo, Bantah Isyu Dirinya Larang Kibarkan Bendera Tauhid

Mendagri:Keputusan UU Pemilu Sah dan Konstitusional Bila Ada Yang Tak Puas Silahkan ke MK !!

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai wartawan JAKARTA ,22 Juli 2017 10:37:05–DPR melalui rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis  malam telah menyetujui Undang-undang Penyelenggaran Pemilu. Meski dalam prosesnya ada 4 fraksi DPR yang menarik diri atau walk out pada akhir masa … Lanjutkan membaca Mendagri:Keputusan UU Pemilu Sah dan Konstitusional Bila Ada Yang Tak Puas Silahkan ke MK !!

Presiden: Selama Ini Panggung Politik Kita Didominasi Oleh Jiwa-jiwa Yang Kering dan Kosong …

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas X APKASI dan APKASI Otonomi Expo 2017, di JCC, Rabu (19/7). JAKARTA ,19 Jul 2017-Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati seluruh Indonesia bahwa untuk memenangkan persaingan dalam dunia yang berubah sangat cepat … Lanjutkan membaca Presiden: Selama Ini Panggung Politik Kita Didominasi Oleh Jiwa-jiwa Yang Kering dan Kosong …

(Perpres) No: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota (Bawaslu)

JAKARTA ,18 Jul 2017-Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan … Lanjutkan membaca (Perpres) No: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota (Bawaslu)

Mendagri: Tak Setuju Dengan Pengganti UU Perppu Ormas ,Silahkan Judicial Review ke MK !

JAKARTA , 16 Juli 2017 12:18:37– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilahkan kalau ada pihak yang tak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk mengajukan judicial review ke MK. “Kalau ada pihak-pihak yang … Lanjutkan membaca Mendagri: Tak Setuju Dengan Pengganti UU Perppu Ormas ,Silahkan Judicial Review ke MK !