Presiden Jokowi saat menerima para ulama Provinsi Kalimantan Barat, di Istana Merdeka, pada hari Kamis (27/7) sore
JAKARTA ,27 Jul 2017-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menerima para ulama Provinsi Kalimantan Barat, di Istana Merdeka, pada hari Kamis sore.
Mengawali pertemuan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat, H. M. Basri Har menyampaikan bahwa pertemuan silaturahmi kali ini wujud janji yang disampaikan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kalimantan Barat.
“Inilah wujud yang sesungguhnya yang kita harapkan adanya sinergitas antara pemerintah dan ulama. Karena memang Rasulullah memberikan jaminan seperti itu, kalau memang mau sukses membangun negara, jalinlah kerja sama antara pemerintah dan ulama,” ujar Basri.
Lebih lanjut Basri menyampaikan bahwa kondisi umat Islam Kalimantan Barat populasinya kurang lebih 57 persen yang muslim. Ia menambahkan bahwa di Kalbar ada banyak pesantren namun kendala yang dihadapi adalah menyangkut masalah sarana dan prasarana.
Presiden Sampaikan Kebijakan Pemerintah
Presiden Jokowi saat menerima para ulama Provinsi Kalimantan Barat, di Istana Merdeka, pada hari Kamis (27/7) sore
Sementara itu, usai pertemuan Ketua Nahdlatul Ulama Kalbar, Hildi Hamid menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menceritakan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah seperti Freeport dan penenggelaman kapal.
Saat disinggung mengenai Perppu Ormas, Ketua MUI Kalbar menyampaikan bahwa aturan tersebut bersifat umum dan tidak mengarahkan kepada suatu agama.
“Intinya, hanya menginginkan bagaimana antara pemerintah dan ulama itu selalu ada sinergitas, kerja sama yang baik, selalu saling mendukung begitu. Karena ketika kedua kelompok ini antara ulama dan Umara tidak clear, itu juga akan menjadi masalah bagi negara kita,” ujar Basri saat menjawab pertanyaan pesan yang ingin disampaikan kepada Presiden.
Presiden Jokowi, menurut Ketua MUI Kalbar, menjanjikan satu rumah susun, rusunawa untuk salah satu pondok pesantren di sana. Kerukunan keagamaan di Kalbar, menurut Basri, juga sangat kondusif sekali.
“Nah, inilah jadi tugas-tugas kami untuk memantau apakah memang ada gerakan-gerakan islam radikal dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada,” pungkas Ketua MUI Kalbar. Dalam pertemuan tersebut, ulama Kalbar yang turut hadir bertemu dengan Presiden Jokowi sebanyak 22 orang.
(DNA/OJI/EN) MHI 
MEDIA HUKUM INDONESIA 